Mengenal Bukti Potong PPh 23 dan Cara Penggunaannya

  • Whatsapp
Mengenal-Bukti-Potong-PPh-23-dan-Cara-Penggunaannya
Foto dari Canva

Urusan pajak memang seringkali terasa rumit dan memusingkan. Padahal pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi pembayaran tepat pada waktunya. Dalam dunia perpajakan ini Anda juga harus memahami tentang bukti potong PPh 23 yang memiliki peran penting dalam proses pemenuhan kewajiban pajak. Kali ini akan dibahas lebih lengkap mengenai bukti potong tersebut.

Penjelasan Singkat

Sesuai dengan namanya, bukti potong ini merupakan sebuah tanda bahwa wajib pajak telah memotong pajak penghasilan dan menyerahkan pajak tersebut kepada negara. Ada banyak aspek yang penting untuk dipahami dalam bukti potong ini. Berikut ini beberapa hal yang berhubungan erat dengan penerapan sistem bukti potong:

Read More

1. Pengertian

Sebenarnya bukti potong itu sendiri ada beberapa jenis. Bukti potong akan dibuat untuk jenis pemotongan pajak berdasarkan beberapa pasal. Untuk jenis bukti potong PPh 23 ini masuk ke kategori PPh pasal 23/36. Nantinya menurut aturan ini pojok dipotong oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak berdasarkan penghasilan tertentu.

Sumber penghasilan yang dimaksud adalah modal bisa berupa dividen, bunga, royalti, dan lain sebagainya. Selain itu juga dilakukan berdasarkan penyerahan jasa maupun penyelenggaraan kegiatan di luar yang sudah dipotong oleh PPh pasal 21. Kemudian pajak ini juga termasuk penghasilan dalam jenis apapun yang masuk ke akun wajib pajak luar negeri selain BUT dari dalam negeri.

2. Aturan Pemotong Pajak

Dalam proses pembuatan bukti potong PPh 23 ini harus ada aturan yang diikuti. Salah satunya adalah aturan mengenai status pemotong pajak. Ada beberapa pihak yang akan ditunjuk sebagai pemotong pajak sesuai ketentuan dari UU PPh. Pihak-pihak tersebut di antaranya adalah badan pemerintah termasuk BUMN, subjek pajak badan dalam negeri, dan badan usaha tetap atau BUT.

Selain itu ada juga pihak-pihak lain yang bisa menjadi pemotong pajak. Sebut saja penyelenggara kegiatan seperti EO, perwakilan perusahaan luar negeri, juga wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sudah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu wajib pajak yang bisa pemotongan ini adalah wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak yang memiliki BUT.

3. Aturan Pembuatan

Proses pembuatan bukti potong ini tidak bisa dilakukan asal-asalan. Ada aturan pembuatan yang sangat penting untuk dipahami dan diikuti. Aturan pembuatan bukti potong telah disusun lewat pasal 23/34 dan diatur oleh Perdirjen No.PER-07/PJ/2017. Pembuatan bukti potong jelas harus mengikuti aturan tersebut sehingga bisa dianggap sah dan benar.

Bukti pemotongan akan menggunakan 10 digit dengan 2 digit pertama merupakan kode bukti pemotongan dan 8 digit sisanya adalah nomor urut bukti pemotongan. Nomor bukti pemotongan ini akan dihasilkan oleh sistem dan tidak tersentralisasi. Artinya, nomor tidak dibuat per NPWP dan bisa saja terjadi kesalahan sehingga dilakukan pembetulan atau pembatalan.

4. Ketentuan Penerbitan

Setelah proses pembuatan bukti potong selesai maka langkah selanjutnya adalah menerbitkan bukti potong tersebut. Penerbitan bukti potong juga harus dilakukan berdasarkan aturan tertentu. Bukti potong harus diterbitkan dengan mencantumkan NPWP dan NIK serta surat keterangan domisili. Kemudian harus dicantumkan pula nomor serta tanggal Surat Keterangan Bebas.

Penerbitan bukti potong juga perlu dilakukan dengan mencantumkan tanda tangan elektronik. Jika sudah berhasil diterbitkan maka satu bukti pemotongan pajak ini hanya berlaku untuk satu wajib pajak dan satu kode objek pajak serta satu masa pajak. Nantinya bisa dibuat dan diterbitkan lagi bukti pemotongan lain untuk wajib pajak, kode pajak, dan masa pajak yang berbeda.

5. Pembetulan dan Pembatalan

Dalam proses pembuatan pemotongan pajak ini bisa saja terjadi kendala atau kesalahan. Apabila hal tersebut terjadi maka harus ada tindakan yang dilakukan. Apabila terjadi kesalahan maka akan dilakukan pembetulan untuk mengoreksi. Namun jika kesalahan terlalu banyak maka bisa dilakukan pembatalan dan urusan pemotongan pajak bisa dimulai lagi dari awal.

Itulah pembahasan singkat mengenai bukti potong PPh 23. Urusan bukti potong ini sebenarnya sangat penting untuk dipahami oleh para wajib pajak. Pembayaran dan pembuatan laporan pajak harus dilakukan dengan pemahaman yang matang mengenai pajak. Jika masih merasa bingung, bisa berkonsultasi langsung dengan para ahli pajak yang profesional.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *